e-LHKPN, Cara Baru Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

15 Mei 2017 | 00:00 | | Berita

Terkait

Menghadapi Tantangan Global Megatrend 2050, Diperlukan Cara Menyiapkan Tenaga Terampil di Masa Depan

329 Peserta Lulus SKD dan Berhak Mengikuti SKB

Pemanggilan Asesmen Pelaksana Calon Ketua Tim Kerja

678 PPPK ikuti kegiatan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah

BKPSMD Turut Partisipasi Bersih Pantai Sodong Dalam Rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Laporan Harta Kekayaan Negara secara Elektronik (e-LHKPN) adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggunakan e-LHKPN ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah dan bermanfaat.
Laporan Harta Kekayaan Negara selama ini sudah berjalan, menggunakan aturan Keputusan KPK Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN sekarang diganti dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016. Tujuan dan Manfaat LHKPN adalah mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih, sebagai instrumen transparansi dan manajemen SDM pada awal menjabat, sebagai instrumen pengawasan selama menjabat dan sebagai instrumen akuntabilitas saat akhir menjabat. Poin-poin yang berubah antara dua aturan tersebut antara lain:

Poin-Poin	Keputusan KPK Nomor 7 Tahun 2005	Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016
Waktu Penyampaian LHKPN	Pertama kali menjabat Mutasi/Promosi Pensiun Setiap dua tahun dalam jabatan yang sama Sewaktu-waktu untuk kepentingan pemeriksaan	Pertama kali menjabat Berakhir masa jabatan/pension Pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan/pension Periodik setahun sekali
Batas Waktu Penyampaian LHKPN	Penyampaian LHKPN mengikuti perubahan jabatan Batas waktu penyampaian paling lambat 2 (dua) bulan setelah mengalami perubahan jabatan	Saat Penyampaian LHKPN Berdasarkan Periode Perubahan Jabatan Saat penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pension Batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun Saat Penyampaian LHKPN Berdasarkan Periode Berkala Saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya
Dokumen Pendukung LHKPN	Fotokopi: KTP / KK NPWP SK Jabatan Pasfoto Keluarga Sertifikat Tanah dan SPPT PBB BPKB atau STNK Dokumen kepemilikan usaha Dokumen kepemilikan rekening bank Dokumen kepemilikan asuransi Dokumen kepemilikan Dokumen hutang Dokumen piutang Slip Penghasilan Dokumen lainnya	Fotokopi: Dokumen kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan (Surat berharga, Asuransi, Perbankan)
Media Pengumuman LHKPN	BN/TBN RI Website KPK Papan Pengumuman Instansi Koran Harian Nasional	Media Pengumuman KPK; Media Pengumuman Resmi Instansi, dan/atau; Surat Kabar yang memiliki peredaran nasional.

Pada masa transisi dari LHKPN yang lama ke metode e-LHKPN, terdapat semacam keringanan dalam penyampaian LHKPN yaitu sebagai berikut:

Bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat/pensiun

Format LHKPN : Format baru (e-LHKPN)
Posisi harta : Per tanggal pelaporan
Batas akhir : 3 bulan sejak diangkat/pensiun

Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah melaporkan LHKPN

Format LHKPN : Format baru (e-LHKPN)
Posisi harta : Per tanggal 31 Desember 2017
Batas akhir : 31 Maret 2018

Lantas bagaimana tata cara pelaporan e-LHKPN bagi wajib lapor? Berikut adalah langkah-langkah pelaporan e-LHKPN:

Pengisian dan pengajuan Formulir Aktivasi e-Filing LHKPN
Verifikasi Formulir Aktivasi e-Filing LHKPN oleh Admin Unit Kerja dan atau Admin Instansi
Pengiriman Formulir Aktivasi e-Filing LHKPN Ke KPK
Pendaftaran Akun PN/WL oleh Admin Unit Kerja dan atau Admin Instansi
Verifikasi Akun oleh Admin Instansi
Aktivasi Akun PN/WL
Aktivasi Akun Admin Instansi