KENALI DAN SAYANGI INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

20 Juli 2020 | 08:00 | HESTI ASTRIA DEWI, S.Psi., M.E. | Artikel

Terkait

Menyambut masa purna tugas dengan sehat dan bahagia

PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI PPPK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

198 PEGAWAI IKUTI PEMETAAN TALENTA JABATAN PENGAWAS

Peringati Hari Sumpah Pemuda, BKPSDM Kabupaten Cilacap Kirimkan Regu Terbaik dalam Lomba Gerak Jalan

Sosialisasi Program TAPERA dan Pemutakhiran Data Peserta

Apa kabar sahabat ASN Fungsional Kab.Cilacap? Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, sudahkah rekan-rekan pejabat fungsional mengenal Instansi Pembina Jabatan masing-masing? atau jangan-jangan masih ada yang belum tahu apakah Instansi Pembina Jabatan Fungsional itu?

Instansi Pembina berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020, adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas JF. Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional (JF) yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan. Dalam menjalankan peran tugas tersebut Instansi Pembina memiliki tugas-tugas yaitu :

Menyusun pedoman formasi JF;
Menyusun standar kompetensi JF Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri tentang JF yang ditetapkan.
Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja;
Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas;
Menyusun kurikulum pelatihan JF;
Menyelenggarakan pelatihan JF;
Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
Menyelenggarakan uji kompetensi JF, dalam hal ini uji kompetensi juga dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna JF setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina;
Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
Melakukan sosialisasi JF;
Mengembangkan sistem informasi JF;
Memfasilitasi pelaksanaan tugas JF;
Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;
Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF;
Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dalam rangka pembinaan karier.
Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

Selain kesembilan belas tugas Instansi Pembina di atas, dalam hal Instansi Pemerintah belum memiliki Tim Penilai di tingkat Kabupaten, Penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pembina di tingkat Provinsi atau Kantor Wilayah Regional, sebagai contoh untuk Jabatan Fungsional Kepegawaian di Kab.Cilacap (Analis Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur) yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit, maka penilaian angka kredit dilakukan oleh Tim Penilai di Intansi Pembinanya yaitu Badan Kepegawain Negara, dimana BKN Pusat untuk penilaian angka kredit awal sebagai syarat pengangkatan pertama dalam jabatan, dan untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya sampai dengan jenjang Ahli Muda dinilaikan kepada Tim Penilai di Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Hal ini berlaku juga untuk nama-nama jabatan fungsional lain di Kabupaten Cilacap yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penetapan, Pengusulan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, juga menjelaskan bahwa Pejabat Fungsional dapat mengajukan pengunduran diri atas alasan pribadi yang menyebabkan PNS tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Misalnya ketika seorang pejabat fungsional tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena alasan kesehatan, atau karena tidak dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan. Terkait dengan hal tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian baru dapat menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional karena pengunduran diri setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina terlebih dahulu.

Di era digital seperti saat ini, informasi sangat mudah diakses dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, hampir semua Instansi Pembina telah memiliki laman resmi yang menyediakan berbagai informasi yang sangat bermanfaat seperti berbagai regulasi dan produk hukum, informasi diklat dan atau pelatihan, informasi beasiswa, kegiatan-kegiatan resmi, layanan tanya jawab dan masih banyak lagi, untuk itu bagi para calon/pejabat fungsional diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini semaksimal mungkin secara aktif untuk mencari informasi yang dapat menunjang karier dan kompetensi.

DAFTAR INSTANSI PEMBINAJABATAN FUNGSIONAL
BERDASARKAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

NO	NAMA	INSTANSI PEMBINA
1	Administrator Kesehatan	Kementerian Kesehatan
2	Analis Kepegawaian	Badan Kepegawaian Negara
3	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Kementerian Keuangan
4	Apoteker	Kementerian Kesehatan
5	Arsiparis	Arsip Nasional RI
6	Asisten Apoteker	Kementerian Kesehatan
7	Asisten Penata Anestesi	Kementerian Kesehatan
9	Auditor	BPKP
10	Bidan	Kementerian Kesehatan
11	Dokter	Kementerian Kesehatan
12	Dokter Gigi	Kementerian Kesehatan
13	Epidemiolog Kesehatan	Kementerian Kesehatan
14	Fisikawan Medis	Kementerian Kesehatan
15	Fisioterapis	Kementerian Kesehatan
16	Guru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Mediator Hubungan Industrial	Kementerian Ketenagakerjaan
18	Medik Veteriner	Kementerian Pertanian
19	Nutrisionis	Kementerian Kesehatan
22	Pamong Belajar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
23	Pamong Budaya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
24	Paramedik Veteriner	Kementerian Pertanian
25	Penata Anestesi	Kementerian Kesehatan
26	Peneliti	LIPI
27	Pengantar Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan
28	Pengawas Bibit Ternak	Kementerian Pertanian
29	Pengawas Pemerintahan / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
30	Pengawas Sekolah PAI	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
31	Pengawas Sekolah SD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
32	Pengawas Sekolah SMP	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
33	Pengawas Sekolah TK	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
34	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
35	Penguji Kendaraan Bermotor	Kementerian Perhubungan
36	Penilik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
37	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Kementerian Kesehatan
38	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Kementerian Perindustrian
39	Penyuluh Pertanian	Kementerian Pertanian
40	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Hukum & HAM
41	Perawat	Kementerian Kesehatan
42	Perawat Gigi	Kementerian Kesehatan
43	Perekam Medis	Kementerian Kesehatan
44	Perencana	BAPPENAS
45	Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri
46	Pranata Komputer	BPS
47	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kementerian Kesehatan
48	Psikolog Klinis	Kementerian Kesehatan
49	Pustakawan	Perpustakaan Nasional
49	Radiografer	Kementerian Kesehatan
50	Refraksionis Optisien	Kementerian Kesehatan
51	Sanitarian	Kementerian Kesehatan
52	Teknik Pengairan	Kementerian PUPR
53	Teknik Jalan dan Jembatan	Kementerian PUPR
54	Teknik tata Bangunan dan Perumahan	Kementerian PUPR
55	Teknisi Elektromedis	Kementerian Kesehatan
56	Terapis Wicara	Kementerian Kesehatan

(Sumber : Statistik Data Pegawai, SIMPEG:2020, diolah)