Implementasi Aplikasi MyASN dan Penyelesaian Disparitas Data ASN
Terkait
Sosialisasi e-LHKPN Kabupaten Cilacap, Dorong Transparansi dan Integritas Pejabat
BKN Resmi Menyambut Nahkoda Baru
Pj Bupati Dorong Inovasi dan Kolaborasi ASN untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik
TINDAK LANJUT PENGADAAN PPPK TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024
MANAJEMEN ASN : Bersinergi Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan
CILACAP - Untuk meningkatkan kualitas data Aparatur Sipil Negara yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, BKPSDM Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan sharing session dengan tema “Implementasi Aplikasi MyASN dan Penyelesaian Disparitas Data ASN” yang diselenggarakan Kanreg I BKN Yogyakarta secara daring pada hari Rabu (07/02/2024). Kegiatan ini diikut oleh pejabat fungsional Pranata Komputer dan Analis Sistem Informasi pada BKPSDM Kabupaten Cilacap.
Seperti diketahui, BKN telah meluncurkan layanan perorangan terbaru kepegawaian MyASN yang merupakan rebranding dari layanan BKN sebelumnya, yaitu MySAPK dengan menambahkan fitur-fitur layanan kepegawaian terbaru. Melalui MyASN penggunanya dapat mengakses data dan informasi profil kepegawaian. selain MyASN, BKN juga meluncurkan layanan Helpdesk BKN serta MOLA (Monitoring Layanan) BKN. Ke depan ASN dapat monitoring progres layanan kepegawaian melalui layanan MOLA. Saat ini layanan BKN yang dapat dimonitor penyelesaiannya yaitu Penetapan NIP/NI PPPK, Kenaikan Pangkat, Pindah Instansi, Pencantuman Gelar Akademik, Pengajuan Peninjauan Masa Kerja, dan Pemberhentian PNS. Sementara itu layanan Helpdesk BKN disediakan bagi ASN serta masyarakat umum. Pengguna layanan dapat mengajukan pertanyaan seputar teknis kepegawaian.
Acara dibuka oleh Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Drs. Paulus Dwi Laksono Haryono, M.AP , dalam sambutannya beliau mengatakan BKN telah melakukan transformasi digital layanan manajemen ASN. “Digitalisasi ini bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh,” ujarnya.
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kanreg I BKN Yogyakarta, Stephanus Firmanto T., S.Kom, mengatakan bahwa kualitas data sangat penting di era transformasi digital, karena kualitas data yang buruk dapat menyebabkan keputusan yang salah, inefisiensi, peningkatan biaya, dan penurunan kepercayaan terhadap sistem. “Salah satu penyebab turunnya kualitas data adalah disparitas yang timbul dari malfungsi sistem, kesalahan manusia, ataupun karena kejadian langka,” pungkasnya.
Seperti diketahui, BKN telah meluncurkan layanan perorangan terbaru kepegawaian MyASN yang merupakan rebranding dari layanan BKN sebelumnya, yaitu MySAPK dengan menambahkan fitur-fitur layanan kepegawaian terbaru. Melalui MyASN penggunanya dapat mengakses data dan informasi profil kepegawaian. selain MyASN, BKN juga meluncurkan layanan Helpdesk BKN serta MOLA (Monitoring Layanan) BKN. Ke depan ASN dapat monitoring progres layanan kepegawaian melalui layanan MOLA. Saat ini layanan BKN yang dapat dimonitor penyelesaiannya yaitu Penetapan NIP/NI PPPK, Kenaikan Pangkat, Pindah Instansi, Pencantuman Gelar Akademik, Pengajuan Peninjauan Masa Kerja, dan Pemberhentian PNS. Sementara itu layanan Helpdesk BKN disediakan bagi ASN serta masyarakat umum. Pengguna layanan dapat mengajukan pertanyaan seputar teknis kepegawaian.
Acara dibuka oleh Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Drs. Paulus Dwi Laksono Haryono, M.AP , dalam sambutannya beliau mengatakan BKN telah melakukan transformasi digital layanan manajemen ASN. “Digitalisasi ini bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh,” ujarnya.
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kanreg I BKN Yogyakarta, Stephanus Firmanto T., S.Kom, mengatakan bahwa kualitas data sangat penting di era transformasi digital, karena kualitas data yang buruk dapat menyebabkan keputusan yang salah, inefisiensi, peningkatan biaya, dan penurunan kepercayaan terhadap sistem. “Salah satu penyebab turunnya kualitas data adalah disparitas yang timbul dari malfungsi sistem, kesalahan manusia, ataupun karena kejadian langka,” pungkasnya.