BUPATI CILACAP LANTIK KEPALA DINAS PSDA DAN DISKOMINFO

CILACAP – Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi kekosongan jabatan struktural pada dua dinas jajaran Pemkab Cilacap. Dua dinas tersebut yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Ruang Prasanda, Rumah Dinas Bupati di komplek Pendopo Wijayakusuma Cilacap, Rabu (15/8/2018). Pelantikan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf, pejabat Setda Cilacap, serta kepala OPD jajaran.

Kepalan Diskominfo Kabupaten Cilacap dijabat oleh M. Wijaya, sedangkan Kepala Dinas PSDA dijabat oleh Saeful Hidayat. Sebelum dilantik, keduanya merupakan Plt. Kepala Dinas pada OPD masing-masing yang mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengingatkan pejabat terlantik agar bekerja dengan baik. Nantinya masyarakat akan menilai apakah yang bersangkutan layak menduduki jabatannya. Bahkan Tatto secara tegas akan meminta pejabatnya mundur, apabila memang tidak dapat menjalankan tugasnya.

“Tidak ada lagi alasan, mengeluh, dan menyalahkan orang lain. Sekarang saatnya kerja, buktikan kepada masyarakat. Bagaimana core value, apakah berhasil. Kalau tidak, harus berani mengundurkan diri”, tegas Bupati.

Kekosongan jabatan kepala pada Dinas PSDA dan Kominfo terjadi hampir 1,5 tahun sejak perubahan SOTK Pemkab Cilacap pada awal 2017 lalu. Sekda Cilacap, Farid Maruf mengungkapkan, Kepala Dinas PSDA Kabupaten Cilacap memiliki tanggung jawab besar dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung visi misi Pemkab Cilacap, khususnya program Bangga Mbangun Desa.

“Misalnya irigasi, ada ribuan irigasi di Cilacap dan itu penting. Sehingga kalau irigasi bagus, petani tidak kekurangan air. Kita sudah surplus beras, dan itu harus dipertahankan”, kata Farid.

Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab untuk mengawal penyelenggaraan E Government. Misalnya menyediakan infrastruktur dan sarana Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning), sistem keuangan online (e-Budgeting), aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-Sakip), serta monitoring dan evaluasi (e-Monev).

“Kita akan menerapkan sistem elektronik terintegrasi, nanti semuanya di Kominfo. Kepala Dinas harus dapat mengkoordinir semua itu. Sehingga tidak ada lagi kata koneksi lelet”, jelasnya.(don_gs/kominfo)