Netralitas Itu Penting
Terkait
Sosialisasi e-LHKPN Kabupaten Cilacap, Dorong Transparansi dan Integritas Pejabat
BKN Resmi Menyambut Nahkoda Baru
Pj Bupati Dorong Inovasi dan Kolaborasi ASN untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik
TINDAK LANJUT PENGADAAN PPPK TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024
MANAJEMEN ASN : Bersinergi Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan
CILACAP, BKPPD.CILACAPKAB.GO.ID - Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap diwakili Asisten Administrasi, U'ong Suparno, S.Sos., M.Si. didampingi Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap, Warsono, S.H., M.Hum., Inspektur Kabupaten Cilacap, Drs. Indro Cahyono, M.M., Sekretaris BKPPD Kabupaten Cilacap, Drs. Achmad Nurlaeli, M.Si., dan Kasubbid Pengembangan Karir BKPPD Kabupaten Cilacap, Dra. Dyah Kusumawardani ikuti secara virtual Sosialisasi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Evaluasi Implementasi Aplikasi SIJAPTI bagi Kab/Kota/Pemprov Jateng di ruang rapat Asisten Administrasi Setda Cilacap, Senin (9/11/2020).
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. dalam pengarahannya mengatakan bahwa netralitas ASN itu penting terutama di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak. Beliau berharap, kontestasi politik ini tidak sampai mengganggu pelayanan publik.
“Kita mau sosialisasi bagaimana mengisi jabatan-jabatan yang kosong, promosi, mutasi, jelang Pilkada lagi. Nah biasanya kan di dalam praktiknya seringkali menjelang pilkada kan diganti-ganti. Ini ada aturannya, ada pedoman yang dipegang dan juga terkait dengan netralitas ASN,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum. juga menuturkan ASN harus mampu bekerja secara profesional dan memberikan yang terbaik kepada negara sesuai fungsi dan jabatannya.
“Kita pastikan merit system berjalan dengan baik. Kualitas dan profesionalitas perlu dijaga dengan baik, sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang baik,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. dalam pengarahannya mengatakan bahwa netralitas ASN itu penting terutama di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak. Beliau berharap, kontestasi politik ini tidak sampai mengganggu pelayanan publik.
“Kita mau sosialisasi bagaimana mengisi jabatan-jabatan yang kosong, promosi, mutasi, jelang Pilkada lagi. Nah biasanya kan di dalam praktiknya seringkali menjelang pilkada kan diganti-ganti. Ini ada aturannya, ada pedoman yang dipegang dan juga terkait dengan netralitas ASN,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum. juga menuturkan ASN harus mampu bekerja secara profesional dan memberikan yang terbaik kepada negara sesuai fungsi dan jabatannya.
“Kita pastikan merit system berjalan dengan baik. Kualitas dan profesionalitas perlu dijaga dengan baik, sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang baik,” ungkapnya.